Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran aktif Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan. Arahan tersebut disampaikan untuk memastikan layanan kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Dalam pertemuan dengan pengurus PKK, Tri Tito menyatakan bahwa organisasi berbasis keluarga ini memiliki jaringan yang kuat hingga tingkat desa. Keberadaan PKK dinilai strategis untuk memantau pelaksanaan berbagai inisiatif kesehatan yang telah dicanangkan pemerintah pusat maupun daerah.
PKK diharapkan tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai mitra pengawas yang independen. Dengan keterlibatan langsung di komunitas, PKK dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi warga dalam mengakses fasilitas kesehatan dan memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah.
Salah satu konteks penting yang perlu diperhatikan adalah posisi PKK sebagai organisasi yang telah lama berfokus pada kesejahteraan keluarga, termasuk aspek kesehatan ibu dan anak. Peran ini dapat diperluas untuk mendukung program imunisasi, pencegahan stunting, serta peningkatan kesadaran akan pola hidup sehat di tingkat rumah tangga.
Dampak positif yang diharapkan dari keterlibatan PKK adalah meningkatnya akuntabilitas program kesehatan pemerintah. Pengawasan dari tingkat akar rumput memungkinkan deteksi dini terhadap hambatan pelaksanaan, sehingga alokasi anggaran dan sumber daya dapat dioptimalkan.
Selain itu, sinergi antara PKK dan pemerintah daerah berpotensi memperkuat sistem rujukan kesehatan komunitas. Anggota PKK yang tersebar di berbagai wilayah dapat membantu menyampaikan informasi mengenai layanan kesehatan yang tersedia, termasuk program Jaminan Kesehatan Nasional, kepada keluarga yang membutuhkan.
Tri Tito juga mengingatkan bahwa keberhasilan program kesehatan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. PKK, dengan struktur organisasinya yang solid, menjadi saluran yang tepat untuk mendorong partisipasi tersebut secara terorganisir dan berkelanjutan.
Dengan demikian, arahan untuk menguatkan peran PKK dalam mengawal program pemerintah diharapkan dapat mempercepat pencapaian target kesehatan nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang disediakan.
